OPINI TENTANG PELANGGARAN HUKUM SELAMA TAHUN 2013 YANG BIASANYA TERJADI DI DUNIA PROFESIONAL DAN DINILAI DARI PELANGGARAN ETIKA

PELANGGARAN ETIKA PADA DISTRIBUSI AIR

Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu “Ethika” yang berarti “karakter” atau “adat”. Etika berhubungan dengan standar tingkah laku manusia terkadang disebut sebagai moral. Etika juga merupakan cabang dari filsafat yang mempertimbangkan ilmu normatif.[1] Etika mencakup penerapan konsep apakah perbuatan tersebut benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Sesorang dinilai bukan berdasarkan sebuah perbuatannya namun berdasakan pola perbuatannya secara umum. Suatu etika bisa terbentuk karena oleh berbagai faktor misanya keluarga, pendidikan, agama, jenis kelamin, umur, status sosial, budaya, pengalaman dan laain sebagainya. Etika ada yang dilakukan oleh individu secara pribadi maupun individu di dalam suatu kelompok. Etika yang ada di sebuah organisasi biasa disebut sebagai kode etik. Setiap perusahaan yang ada di dunia ini mempunyai kode etik masing-masing dan berbeda satu sama lain. Misalnya saja kode etik di perusahaan pertambangan pasti berbeda dengan kode etik di perusahaan elektronik. Kode etik ini mengatur seluruh komponen perusahaan dalam bertindak.
Seringkali orang-orang salah mengartikan antara etika dan hukum. Hukum sendiri seperti yang diungkapkan Plato, dilukiskan dalam bukunya Republik. Hukum adalah sistem peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat.[2] Hukum ada dua jenis hukum pidana dan hukum perdata. Hukum dan etika mempunyai kekuatan yang yang sama yaitu mengatur tingkah laku manusia dalam menjalankan kehidupannya. Namun etika dan hukum itu sangat berbeda karena melanggar hukum itu pasti melanggar etika namun melanggar etika belum tentu melanggar hukum. Hal ini dapat terjadi karena hukum biasanya merupakan pearturan yang ditulis secara jelas misal UUD, UU, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Daerah. Sedangkan etika merupakan peraturan yang tidak tertulis misalnya kebiasaan, kesusilaan, dan adat istiadat. Jadi, jelaslah terdapat perbedaan yang mencolok diantara hukum dan etika.
Dalam pelaksanaannya hukum dan etika sangat berpeluang dilanggar oleh manusia. Jika hukum dilanggar maka sudah jelas ada sanksi yang akan diberikan kepada pelanggaran hukum. Namun, ketika manusia melanggar etika hukumannya adalah beban moral yang akan membebani pundak manusia tersebut dan menimbulkan rasa bersalah yang di dalam hati pelaku. Belum lagi pelanggaran etika pun terkadang mendapat hukuman dari lingkungan sekitar seperti cemoohan masyarakat sekitar ataupun menjadi buah bibir tetangga misalnya saja ketika seorang gadis perawan pulang jam 12 malam. Hal tersebut tidak dilarang dalam UU namun hal ini merupakan sebuah pelanggaran etika karena ketidakpantasan seorang gadis pulang pada jam 12 malam yang dapat menjadikan buah bibir bagi tetangganya.
Pelanggaran etika tidak hanya terjadi pada kehidupan sosial manusia, namun juga dapat terjadi di dalam kehidupan perekonomian manusia. Pelanggaraan etika juga dapat terjadi dalam proses distribusi. Fakta yang terjadi di lapangan sangat banyak kasus pelanggaran dalam proses distribusi baik distribusi barang ataupun jasa. Seperti kasus yang terjadi di Pamekasan, Jawa Timur pada sekitar bulan Oktober tahun 2013. Kasus ini menunjukkan pelanggaran etika yang dilakukan oleh salah pasangan calon bupati yang waktu itu sedang dalam masa kampanye. Masyarakat menilai bahwa pendistribusiaan air yang dilakukan oleh kedua pasangan calon bupati tersebut tidak etis karena menempelkan posternya di tangki penyalur air. Berikut ini sekilas kutipan beritanya “Pamekasan (Surabaya Pagi)- Senin (15/10) kemarin puluhan warga Pamekasan mendatangi kantor PDAM Pamekasan untuk memprotes macetnya air PDAM kepada sejumlah pelanggannya, bahkan mereka juga mengeluhkan pengiriman air bersih melalui tangki dengan menggunakan poster pasangan calon bupati yang terkesan politis.”[3] Jika ditelaah lebih dalam memang ada benarnya pendapat masyaarakat yang mengatakan hal tersebut tidak etis. Jika ingin membantu kesulitan masyarakat maka bantu saja tidak perlu menggunakan tangki distribusi air sebagai media kampanye. Hal ini memperlihatkan bahwa pasangan calon bupati tersebut membantu penyaluran air ke daerah kekeringan karena untuk promosi diri mereka. Sedangkan warga Pamekasan sedang ditimpa bencana kekeringan. Sungguh tindakan yang tidak beretika memanfaatkan bencana sebagai sarana untuk berkampanye. Ketika pasangan calon bupati tersebut tidak menempelkan poster mereka di tangki penyalur air, pertolongan yang mereka lakukan mungkin dapat menarik simpati dari masyarakat untuk memeilih mereka dalam Pilkada.
Kasus lain yang menunjukkan terjadinya pelanggaran etika masih tentang pelanggaran etika di dalam distribusi air di daerah Wajo, Sulawesi Selatan. Berikut kutipan berita tersebut ”Distribusi air dari penampungan milik pemerintah itu dijadikan milik pribadi, sejak dibangun, kami belum bisa menikmati secara maksimal, untuk mendapat air se-ember saja sangat sulit,” kata warga yang nama-nya enggan dipublikasi-kan ini, beberapa hari yang lalu. Kali ini pelanggaran etika dilakukan oleh warga yang dipercayai sebagai sumber distribusi air dari pemerintah. Halaman depan rumah warga ini ditempati bak penampuungan air dari pemerintah. Seharusnya seluruh warga Wajo mendapatkan air bersih tersebut. Namun, kenyataannya berbeda warga justru kesulitan air dan bak penampungan pribadi yang seharusnya digunakan oleh umum beralih fungsi menjadi bak penampungan milik pribadi. Akibat hal tersebut warga sangat sulit mendapatkan air bahkan se-ember saja. Tentu saja kasus di atas merupakan sebuah pelanggaran etika dimana seharusnya benda yang diperuntukkan untuk warga secara umum dipergunakan bersama-sama bukan dipergunakan untuk kepentingan pribadi.

OPINI SAYA :

Pelanggaran etika terjadi disini karena warga yang memanfaatkan bak penampungan air dari pemerintah secara pribadi dan meyebabkan efek negatif terhadap orang lain. Selain itu, tindakan ini juga sangat tidak pantas karena telah merebut hak orang lain untuk menikmati air bersih yang diberikan pemerintah. Maka dari itu, perlu perbaikan sistem distribusi air ke daerah Wajo agar tidak ada lagi pelanggaran etika dalam ditribusi air di Wajo

.
DAFTAR PUSTAKA :

[1] Johnson Leenders Flynn, Purchasing Supply Management, page.447
[2] Pengertian Hukum Menurut Ahli Hukum, http://hukum-on.blogspot.com/2012/06/pengertian-hukum-menurut-para-ahli.html, diakses pada tanggal 7 desember 2013
[3]Surabayapagi.com, http://www.surabayapagi.com/index.php?3b1ca0a43b79bdfd9f9305b812982962901d3d51e6bc36dfffdb3a15b5df801a, diakses pada tanggal 3 Desember 2013

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s