0

Negara Yang Menerapkan IFRS Terbanyak

Negara-negara yang Paling Banyak Mengacu pada IFRS dan Sistem Hukum yang Digunakan

1.   Kanada

Kanada merupakan Negara bekas jajahan Perancis dan Britania Raya yang menjadi anggota La Francophonie dan Negara Persemakmuran. Kanada juga merupakan negara industri dan teknologi maju, berkecukupan dalam pengadaan energi dikarenakan tersedianya bahan bakar fosil, energi nuklir, dan tenaga hidroelektrik. Selain itu, Kanada juga termasuk dalamThe Group of Twenty (G-20) Finance Ministers and Central Bank Governors.

Sebagai salah satu Negara G-20, Kanada sudah mengadopsi secara penuh International Financial Reporting Standards (IFRS) pada tahun 2011 dan meninggalkan US GAAP. Adopsi IFRS di Kanada tidak tanggung-tanggung karena semua perusahaan publik di Kanada hanya punya pilihan menggunakan IFRS dalam menyusun laporan keuanganya. IFRS yang berlaku pun langsung bersumber dari IASB. Namun, Kanada termasuk Negara yang cukup “hati-hati” dalam mengadopsi IFRS, terbukti Kanada memberikan waktu transisi yang lebih panjang untuk beberapa industri tertentu yang dirasa butuh persiapan lebih panjang.

Kanada sendiri merupakan Negara yang menganut hukum umum. Hal ini dikarenakan kanada sebagai Negara yang memiliki ikatan sejarah dengan Inggris yang memiliki karakter berorientasi terhadap ‘penyajian wajar’, transparansi dan pengungkapan penuh dan pemisahaan akuntansi keuangan dan pajak.

2.   Korea Selatan

Korea Selatan (Negara bagian timur benua asia) adalah sebuah Negara yang memiliki kekuatan ekonomi pasar yang besar dan menempati urutan ke-15 berdasarkan PDB. Korea Selatan telah mencapai rekor ekspor impor dengan Nilai ekspornya merupakan nilai terbesar ke-8 di dunia, sementara nilai impornya terbesar ke-11. Selain itu, Korea Selatan juga termasuk dalam kelompok The Group of Twenty (G-20) Finance Ministers and Central Bank Governors.

Sebagai anggota dari G-20, Korea Selatan telah mewajibkan semua perusahaan dan lembaga keuangan yang terdaftar untuk menggunakan IFRS dalam menyusun laporan keuanganya sejak tahun 2011. Tidak hanya perusahaan yang go public, perusahaan privat dan UKM pun banyak yang menggunakan IFRS dalam penyusunan laporan keuangannya, dimana IFRS yang dianut adalah IFRS yang dipublikasikan langsung oleh IASB. Adapun untuk sistem hukum yang dianut oleh Korea Selatan adalah hukum kode (Eropa Continental).

3.   Meksiko

Meksiko adalah sebuah negara yang terletak di Amerika Utara yang terkenal kaya dengan minyak bumi dan pernah menjadi negara terbesar ke-10 penghasil minyak bumi di dunia. Meksiko juga merupakan pengekspor perak yang terpenting di dunia. Meksiko termasuk Negara yang berpengaruh di dunia dan banyak mengadakan transaksi ekspor impor dengan banyak Negara di dunia. Oleh karena itu demi kelancaran transaksinya, Meksiko mengadopsi IFRS sebagai standar akuntansi bagi perusahaan-perusahaan yang sudah go public dalam menyusun laporan keuangannya.

Lembaga otoritas jasa keuangan dan perbankan di Meksiko yang menetapkan penggunaan IFRS di Meksiko adalah CNBV. Periode pengadopsian dimulai secara sukarela mulai tahun 2008 dan sudah diwajibkan mulai tahun 2012. IFRS yang diadopsi di Meksiko bersumber langsung dari IASB tanpa adanya perubahan-perubahan ataupun tambahan. Selain itu, Meksiko menetapkan agar laporan keuangan perusahaan harus diaudit sesuai dengan standar audit internasional. Sistem hukum yang dianut oleh Meksiko adalah hukum kode.

Hubungan Penggunaan Hukum Umum dan Hukum Kode dengan Penerapan IFRS di Suatu Negara

Secara umum sistem hukum di dunia memiliki dua orientasi dasar, yakni hukum kode (sipil) dan hukum umum (kasus). Berikut adlaah penjelasan mengenai hukum Umum dan HUkum Kode

Hukum Umum

Salah satu negara yang menganut hukum umum adalah Kanada. Hukum umum yang dianut oleh Kanada tidak lepas dari peristiwa sejarah yang melatarbelakangi merdekanya negara ini. Dahulu Kanada merupakan bekas jajahan Prancis dan Britania Raya. Karena pernah dijajah oleh negara pencetus hukum kode (Prancis) dan hukum umum (Britania Raya) Kanada menjadi anggota La Francophonie dan Negara Persemakmuran (Commonwealth). Namun demikian mayoritas Kanada lebih condong mengikuti Britania Raya karena Prancis pernah dikalahkan dalam perang dengan Britania Raya sehingga sistem pemerintahan Kanada ada dibawah pimpinan Britania Raya. Itulah sebabnya mengapa saat ini Kanada menganut hukum umum (Britania Raya) bukan hukum kode (Prancis).

Hukum umum (common law), hukum kasus (case law) atau preseden (precedent) adalah hukum yang dibangun oleh dewan peradilan melalui putusan-putusan pengadilan dan tribunal yang serupa, yang diterima melalui proses legislasi atau peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga eksekutif.

Sistem hukum common-law membentuk bagian utama dari hukum banyak negara, terutama di negara-negara yang merupakan bekas koloni atau wilayah dari Britania (Inggris Raya). Dia terkenal karena terdapat hukum tidak tertulis (non-statutory) yang luas mencerminkan sebuah konsensus penghakiman dengan sejarah berabad-abad oleh para dewan peradilan.

Sistem hukum umum merupakan suatu sistem hukum yang digunakan di Inggris yang mana di dalamnya menganut aliranfrele recht lehre yaitu dimana hukum tidak dibatasi oleh undang-undang tetapi hakim diberikan kebebasan untuk melaksanakan undang-undang atau mengabaikannya.Sistem hukum ini mulai dipakai saat Kerajaan Britania Raya dibangun dan dikelola, lalu membentuk sebuah dasar jurisprudensi di negara-negara Persemakmuran.

Esensi hukum umum adalah bahwa hukum ini dibuat oleh hakim yang duduk di pengadilan dengan menerapkan logika dan pengetahuan mereka tentang sistem hukum terdahulu (stare decisis). Keputusan pengadilan bersifat mengikat bagi pengadilan-pengadilan di bawahnya. Sebagai contoh, tidak ada yang undang-undang parlementer yang menyatakan bahwa pembunuhan itu ilegal karena pembunuhan merupakan kejahatan dalam hukum umum. Jadi, walaupun dalam UU Parlemen tidak tertulis bahwa pembunuhan itu ilegal, pembunuhan tetap ilegal dengan mengacu kepada kebijakan konstitusional pengadilan dan kasus-kasus terdahulu berkaitan dengan pembunuhan.

Hukum umum dapat diubah dan dicabut oleh Parlemen, contohnya perubahan hukuman bagi pembunuh. Zaman dahulu pembunuh dihukum mati, tapi sekarang pembunuh mendapatkan kurungan seumur hidup

Sumber-sumber hukum terdiri dari putusan-putusan hakim, kebiasaan-kebiasaan, serta peraturan-peraturan tertulis undang-undang dan peraturan administrasi negara, walaupun banyak landasan bagi terbentuknya kebiasaan dan peraturan tertulis akan tetapi kebanyakan itu berasal dari putusan-putusan dalam pengadilan.

Suatu negara menggunakan hukum umum dikarenakan negara tersebut menginginkan hukum yang berlaku di negaranya tidak harus dibatasi oleh undang-undang tetapi hakim diberikan kebebasan untuk melaksanakan undang-undang atau mengabaikannya. Sehingga dapat disimpulkan pula bahwa sumber hukum utamanya adaalah putusan-putusan hakim terdahulu (yurisprudensi).

Hukum Kode

Meksiko dan Korea Selatan termasuk negara yang menganut sistem hukum kode. sistem hukum kode pada kedua negara tersebut tidak lepas dari sejarah masing-masing negara.

Berdasarkan sejarahnya, Meksiko dan Korea Selatan merupakan negara-negara yang pernah dijajah oleh negara-negara Eropa. Meksiko merupakan Negara yang dulunya pernah dijajah oleh Spanyol dan Prancis sehingga banyak hal-hal di Meksiko yang berkaitan dengan Spanyol dan Prancis, dari mulai bahasa, kebudayaan sampai ke system hukumnya.

Korea Selatan juga pernah berada pada campur tangan negara asing terutama Jepang dan Prancis dimana kedua negara tersebut menganut sistem hukum kode. Prancis merupakan negara yang pernah menginvasi Korea Selatan pada tahun 1866, sedangkan Jepang pernah menduduki (menjajah) Korea Selatan pada tahun 1910. Kedua peristiwa tersebut tentu memiliki makna dan pengaruh bagi Korea Selatan terutama terkait dengan sistem hukum sipil yang sekarang dianut oleh Korea Selatan.

Sistem hukum kode/hukum sipil adalah serangkaian hukum yang lengkap mencakup ketentuan dan prosedur, yang tentu aturan akuntansi akan dikombinasikan dan diselaraskan dengan hukum nasional. Hukum kode ini sangatlah kompleks dan lengkap.

Hukum sipil merupakan hukum yang dikenalkan dan dipelopori oleh sebagian besar negara di benua Eropa. Itulah sebabnya system hukum ini juga sering dikenal dengan nama hukum eropa continental. Hukum kode terlahir Pada tahun 1800 oleh Napoleon I menunjukkan sebuah Komisi yang terdiri dari 4 orang untuk melakukan tugas mengkopilasi The Napoleonic Code (Kode Napoleon). Kode Napoleon yang berasimilasi sebagai Hukum Privat Prancis, yang merupakan Hukum yang mengatur transaksi-transaksi dan hubungan-hubungan antara Induvidu. Hukum yang dianggap oleh beberapa ahli sebagai bentuk modern pertama untuk Hukum Romawi, saat ini berlaku di banyak negara dengan atau dalam bentuk yang telah disesuaikan.

Suatu negara menggunakan hukum kode dikarenakan negara tersebut menginginkan hukum yang berlaku di negaranya bersifat kompleks dan lengkap. Sistem hukum kode memungkinkan mencakupnya ketentuan dan prosedur secara lengkap, serta aturan akuntansi akan dikombinasikan dan diselaraskan dengan hukum nasional.

Bila melihat penjabaran menganai hukum umum dan hukum kode, maka seharusnya negara yang menganut hukum umumlah yang menerapkan IFRS sebagai standar akuntansi keuanganya. Namun pada kenyataanya, berdasarkan data yang diperoleh justru sebaliknya. Dari tiga negara yang paling banyak mengacu pada IFRS, dua diantaranya adalah negara yang memiliki sistem hukum kode.
Referensi:

http://www.pwc.com

http://www.ernstyoung.com

http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_internasional

http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum

http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_umum

http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_Inggris

http://www.akuntamatika.com/

0

Ketentuan Pelaporan Keuangan bagi Perusahaan yang Terdaftar di 3 Bursa Efek Dunia dan Informasi Tentang IFAC dan IASB

 

Bursa Efek Amerika Serikat (AMEX)

American Stock Exchange (AMEX) adalah merupakan bursa efek Amerika yang terletak di kota New York. AMEX adalah merupakan suatu organisasi yang dimiliki oleh para anggotanya . Hingga tahun 1929 AMEX ini dikenal dengan nama New York Curb Exchange. Sejarah AMEX diawali pada masa kolonial dimana pada saat itu para pialang saham menciptakan pasar informal untuk memperdagangkan sekuriti pemerintah.

AMEX diawali pada tahun 1842 berupa pasar pada trotoar di jalan Broad Street yang terletak dekat gedung bursa. Para pialang berkumpul disekeliling tiang lampu dan kotak pos, menahan terpaan angin dan kedinginan, dengan memegang daftar saham yang akan dijual. Dengan meningkatnya kegiatan perdagangan, teriakan-teriakan para pialang yang menawarkan sahamnya makin riuh rendah. pada tahun 1921 pasar tersebut pindah kedalam gedung yang terletak di jalanTrinity Place nomer 86 di kota Manhattan. Acungan tangan masih digunakan selama beberapa dekade walaupun mereka telah menggunakan tempat baru. Bangunan tersebut pada tahun 1978 dinyatakan oleh Pemerintah Amerika sebagai bangunan bersejarah nasional.

Ø  Ketentuan Pelaporan Keuangan

Sistem akuntansi di Amerika Serika sangat mirip dengan di Inggris, mungkin ini sebagai dampak dari sejarah dan hubungan investasi diantara kedua negara tersebut. Sama halnya dengan bahasa dan sistem hukum dari Amerika Serikat yang berasal dari Inggris, jadi sebagai bapak pendiri sistem akuntansi amerika serikat, termasuk pelopor seperti Arthur Young (lulusan universitas Glasgow tahun 1880-an). Meskipun demikian Amerika Serikat lebih banyak mengadaftasikan dibandingkan dengan menerima tradisi akuntansi Inggris.

Di Amerika Serikat, akuntansi lebih fokus pada perusahaan besar dan ketertarikan investor, kebutuhan kreditor dan pengguna yang lainnya. Informasi yang relevan untuk kebutuhan bisnis adalah subyek puncak untuk batasan kemampuan kembali. Pasar sekuritas berpengaruh dominan terhadap peraturan akuntansi di Amerika Serikat. Keamanan dan perlindungan investor diatur dan diwajibkan pada tingkat pemerintah federal di bawah Securites Act of 1933 dan Securities Act of 1934.

Akuntansi di Amerika Serikat diatur oleh Badan Sektor Swasta (Badan Standar Akuntansi Keuangan, atau Financial Accounting Standards Boardi – FSAB), namun sebuah lembaga pemerintah (Komisi Pengawas Pasar Modal atau Securities Exchange Commission – SEC) juga memiliki kekuasaan untuk menerapakan standarnya sendiri. Hingga tahun 2002 Institut Amerika untuk Akuntan Publik bersertifikat, badan sektor swasta lainnya, menetapkan Standar Auditing. Pada tahun itu Badan Pengawas Akuntansi Perusahaan Publik didirikan dengan kekuasaan yang luas untuk mengatur audit dan auditor perusahaan publik.

Perusahaan di AS dibentuk berdasarkan hukum negara bagian, bukan hukum federal. Setiap negara bagian memiliki hukum perusahaannya sendiri. Secara umum, hukum berisi ketentuan minimal atas pencatatan akuntansi dan penerbitan laporan keuangan secara periodik. Banyak hukum perusahaan ini yang tidak ditegakkan secara ketat, dan laporan yang diserahkan kepada badan-badan lokal sering kali tidak tersedia untuk publik.

Karenanya, ketentuan pelaporan keuangan dan audit tahunan secara realitas hanya tedapat pada tingkat federal, seperti yang ditentukan oleh SEC. SEC memiliki kekuasaan atas perusahaan-perusahaan yang mencatatkan sahamnya pada bursa-bursa efek AS dan perusahaan yang sahamnya diperdagangkan over the counter. Perusahaan dengan kewajiban terbatas lainnya tidak menghadapi ketentuan wajib untuk pelaporan keuangan, sehingga menbuata Amerika Serikat terlihat tidak normal menurut Standar Internasional.

Laporan keuangan yang seharusnya dibuat oleh perusahan di Amerika Serikat

meliputi komponen:

a.)   Laporan manajemen

b.)   Laporan auditor independen

c.)   Laporan keuangan utama (laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan
laba komprehensif, dan laporan ekuitas pemegang saham)

d.)   Diskusi manajemen dan analisis atau hasil operasi dan kondisi keuangan

e.)   Pengungkapan atas kebijakan akuntansi dengan pengaruh paling penting
terhadap lapopran keuangan.

f.)   Catatan atas laporan keuangan

g.)   Perbandingan data keuangan tertentu selama lima atausepuluh tahun

h.)   Data kuartal terpilih

Tokyo Stock Exchange

Tokyo Stock Exchange, TSE adalah bursa saham yang terletak di Tokyo, Jepang. Didirikan pada 15 Mei 1878, dan perdagangan dimulai di sana pada 1 Juni pada tahun yang sama. Bursa ini ditutup selama Perang Dunia II setelah pengorganisasian kembali, perdagangan dilanjutkan pada 16 Mei 1949 .Pada18 Januari 2006, akibatd ugaan penggelapan uang di perusahaan Internet besar bernama Livedoor,terjadi penjualan saham besar-besaran yang mengakibatkan TSE untuk pertama kalinya ditutup lebih awal karena volume perdagangan pada hari tersebut telah mencapai jumlah yang hampir melampaui kapasitas sistem komputer di TSE sebesar 4,5 juta perdagangan per hari.

Jepang sebagai Negara kepulauan dan Negara maju memiliki 3 bursa efek dari sebelum perang dunia kedua (1940-1945) yaitu di Tokyo, Osaka dan Nagoya. Setelah perang usai bermunculan bursa efek baru menajdi 9 bursa efek. Jepang dengan kondisi hancur lebur setelah perang dunia kedua, cepat pulih dengan mobilisasi dana masyaraka tmelalui bursa efek di Fukuoka, Hirosima, Niigata, Kyoto dan Sapporo. Jepang juga mendirikan pasar ketiga atau over the counter di Tokyo tahun 1941 yang diberi namaJapan Securities Dealers Association (JSDA). Sistem perdagangan bursa efek di kota tersebut mengikuti system perdagangan di Tokyo Stock Exchange yaitu investor jual dan investor beli melakukan order kepada broker efek, kemudian broker efek meneruskan order kepada saitori, yaitu petugas bursa yang bertugas mempertemukan order jual dan order beli. Perdagangan efek dilakukan ditrading floor bursa efek oleh para broker dan saitori. Selain itu, investor juga dapatmemesan melalui kantor-kantor broker efek yang terletak di luar gedung bursa yang akanmeneruskan order investor tersebut kepada floor tradernya yang ada di trading floor bursa efek.

 

Ø  Ketentuan Pelaporan Keuangan

Perusahaan yang didirikan menurut hukum komersial diwajibkan untuk menyusun laporan wajib yang harus mendapat persetujuan dalam rapat tahunan pemegang saham yang berisi neraca, lapioran laba rugi, laporan usaha, proposal atas penentuan penggunaan (apropriasi) laba di tahan, skedul pendukung.

Catatan yang menyertai neraca dan laporan laba rugi menjelaskan kebijakan akuntansi dan memberikan detail pendukung . Laporan usaha berisi garis besar usaha dan informasi mengenai operasi, posisi keuangan dan hasil operasi. Sejumlah skedul pendukung juga wajib dibuat, terpisah dari catatan atas laporan keuangan, yang meliputi:

 

a)      Perubahan dalam modal saham dan cadangan wajib

b)      Perubahan dalam obligasi dan utang jangka panjang dan jangka pendek

c)      Perubahan dalam aktiva tetap dan akumulasi depresiasi

d)      Aktiva dalam penjaminan

e)      Jaminan utang

f)       Perubahan dalam provisi

g)      Jumlah yang terutang kepada dan yang tertagih dari pemegang saham pengendali

h)      Kepemilikan ekuitas dalam anak perusahaan dan jumlah lembar saham perusahaan yang dimiliki oleh anak perusahaan tersebut

i)        Piutang yang berasal dari anak perusahaan

j)   Transaksi dengan direktur, auditor wajib, pemegang saham pengendalidan pihak ketiga yang menimbulkan konflik kepentingan

k)     Remunerasi yang dibayarkan kepada direktur dan auditor wajibInformasi ini disusun untuk satu tahun tunggal berdasarkan suatu induk  perusahaan dan diaudit oleh auditor wajib. Hukum komersial tidak mengharuskanlaporan arus kas..

 

Kebanyakan praktik akuntansi dilaksanakan dalam beberapa tahun terakhir sebagai akibat dari Perubahan Besar dalam Akuntansi. Perubahan- perubahan terakhir ini meliputi :

a)      Mengharuskan perusahaan yang mencatatkan sahamnya untuk membuat laporan arus kas

b)      Memperluas jumlah anak perusahaan yang dikonsolidasikan berdasarkan kendali yang dimiliki dan bukan persentase kepemilikan

c)       Memperluas jumlah perusahaan afiliasi yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas berdasarkan pengaruh signifikan dan bukan pada persentase kepemilikan

d)      Menilai investasi dalam surat berharga sebesar harga pasar dan bukan biaya  perolehan

e)       Provisi penuh atas kewajiban tangguhan

f)       Akrual penuh atas pensiun dan kewajiban pension lainnya.Akuntansi di Jepang  sedang dibentuk ulang agar sesuai dengan IFRS.

Bursa Efek Indonesia (BEI)

Bursa Efek Indonesia (disingkat BEI, atau Indonesia Stock Exchange (IDX)) merupakan bursa hasil penggabungan dari Bursa Efek Jakarta (BEJ) dengan Bursa Efek Surabaya (BES). Demi efektivitas operasional dan transaksi, Pemerintah memutuskan untuk menggabung Bursa Efek Jakarta sebagai pasar saham dengan Bursa Efek Surabaya sebagai pasar obligasi dan derivatif.

Bursa hasil penggabungan ini mulai beroperasi pada 1 Desember 2007. BEI menggunakan sistem perdagangan bernama Jakarta Automated Trading System (JATS) sejak 22 Mei 1995, menggantikan sistem manual yang digunakan sebelumnya. Sejak 2 Maret 2009 sistem JATS ini sendiri telah digantikan dengan sistem baru bernama JATS-NextG yang disediakan OMX.

Bursa Efek Indonesia berpusat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Kawasan Niaga Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Ø  Ketentuan Pelaporan Keuangan

Di bursa efek Indonesia perusahaan yang tercatat wajib menyampaikan laporan keuangan secara berkala ke bursa yang meliputi laporan keuangan tahunan, laporan keuangan Interim, laporan keuangan tahunan yang dimaksud wajib disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan Bapepam nomor VIII.G.7 yang meliputi komponen :

1)      Neraca

2)      Laporan Laba Rugi

3)      Laporan Perubahan Ekuitas

4)      Laporan Arus Kas, lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari Laporan Keuangan jika dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang laporan sesuai dengan jenis industrinya

5)      Catatan Atas Laporan Keuangan.

Penyajian laporan keuangan di pasar modal mengacu kepada peraturan Bapepam dan peraturan BEI, yaitu :

1.       Peraturan BAPEPAM nomor X.K.2. tentang kewajiban penyampaian laporan keuangan berkala.

2.       Peraturan BAPEPAM nomor VIII.G.7. tentang pedoman penyajian laporan keuangan.

3.       Peraturan BAPEPAM nomor VIII.G.11. tentang tanggung jawab direksi atas laporan keuangan.

4.       Surat edaran BAPEPAM tentang pedoman penyajian dan pengungkapan laporan keuangan Emitan atau Peruasahaan Publik.

5.       Peraturan Pencatatan BEI nomor I-E tentang kewajiban Penyampaian informasi.

Kesimpulan :

Dari informasi diatas yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa disetiap Negara mempunyai aturan yang berbeda dalam mengatur hal pelaporan keuangan bagi emiten yang terdaftar di bursa efek dalam negaranya, tetapi perbedaan aturan tersebut masih dalam batasan dan acuan yang telah ditetapkan standard international yaitu FASB maupun IFRS.

Apa sih IASB & IFAC itu?

Federasi Akuntan Internasional (IFAC) adalah organisasi global bagi profesi akuntansi. IFAC memiliki 167 anggota dan asosiasi di 127 negara dan yurisdiksi, yang mewakili lebih dari 2,5 juta akuntan dipekerjakan dalam praktek umum, industri dan perdagangan, pemerintah, dan akademisi. Organisasi, melalui Dewan penetapan standar yang independen, menetapkan standar internasional tentang etika, audit dan jaminan, pendidikan akuntansi, dan akuntansi sektor publik. Hal ini juga mengeluarkan panduan untuk mendorong kinerja berkualitas tinggi dengan akuntan profesional dalam bisnis. Didirikan pada tahun 1977, IFAC merayakan ulang tahun ke 30 pada tahun 2007.

Untuk memastikan kegiatan IFAC dan badan pengaturan independen standar yang didukung oleh IFAC responsif terhadap kepentingan publik, sebuah Public Interest Oversight Board (PIOB) didirikan pada Februari 2005.

IFAC dan anggotanya bekerjasama untuk mengembangkan IFACnet, yang diluncurkan pada tanggal 2 Oktober 2006. IFACnet menyediakan akuntan profesional di seluruh dunia dengan one-stop acces untuk berbagai sumber , termasuk bimbingan praktek yang baik, artikel, dan alat-alat dan teknik.Di antara inisiatif utama IFAC adalah penyelenggaraan Kongres Akuntan Dunia.

Tidak banyak orang yang memahami bahwa International Accounting Standard Board (IASB) adalah sebuah perusahaan yang didirikan di Amerika Serikat pada tahun 2001, walaupun saat ini berkantorpusat di London. IASB bukanlah semacam asosiasi seperti IFAC (International Federation of Accountants) atau PBB namun murni seperti layaknya suatu perusahaan swasta. Sebaliknya, lembaga cikal bakal IASB yakni IASC (International Accounting Standard Committee) adalah semacam perkumpulan dari penyusun standar setiap negara yang mendapatkan legitimasi dari IFAC. Namun pada tahun 2001 diputuskan bahwa penyusun standar akuntansi internasional haruslah independen, bahkan juga harus independen dari profesi akuntan itu sendiri. Dalam rapat anggota IFAC bulan May 2000, negara-negara anggota IFAC secara aklamasi menyetujui restrukturisasi IASC menjadi perusahaan dan terpisah sepenuhnya dari IFAC.

Dengan pendapatan kurang dari 23 juta poundsterling (2010) atau hanya sekitar 320 milyar rupiah setahun, IASB menjadi dewan superpower yang sangat berpengaruh. Anggaran ini misalnya lebih kecil daripada penjualan PT. Mustika Ratu Tbk yang berjualan kosmetik (dibandingkan berjualan standar akuntansi internasional) pada tahun 2010. Beberapa pengamat yang sinis terhadap IASB berkomentar, “Bagaimana mungkin ‘perusahaan’ dengan anggaran sekecil itu memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap negara-negara di seluruh dunia.”

Walaupun pendapatan IASB dari donasi meningkat terus sejak tahun 2007, namun IASB selalu defisit setiap tahun. Defisit anggaran IASB pada tahun 2009 dan 2010 sangat mencemaskan. Arus kas dari operasi pada tahun 2009 misalnya mengalami arus kas negatif sampai 3.2 juta poundsterling. Total donasi tahun 2010 lebih mencemaskan lagi karena hampir sama dengan tahun 2009 alias tidak ada peningkatan. Hal ini tentunya cukup memalukan karena niat dari para pendiri IASB sepuluh tahun lalu adalah untuk menggalang “dana abadi” sebesar 50-60 juta poundsterling. Jangankan aset neto sebesar 50 juta pounds bahkan sejak tahun 2008 untuk pertama kalinya sejak IASB berdiri tahun 2002, aset neto IASB berada dibawah level 10 juta pounds.

Sehingga wajar apabila semua anggota IFRS Trustee (semacam dewan komisaris yang mengawasi IASB) sangat giat untuk meningkatkan donasi ke IASB, terutama dari negara-negara yang menyatakan sedang berkonvergensi dengan IFRS. Indonesia sebagai salah satu negara yang mulai diperhatikan oleh IASB tidak luput dari incaran. Sudah lama IAI dibujuk IFRS Foundation untuk membayar royalti atas penggunaan IFRS sebagai nara sumber penyusunan standar.

Kenyatannya memang cukup memalukan bahwa Indonesia tidak termasuk dalam salah satu negara donatur IASB. Bahkan negara kecil seperti Kazakhtan dan Bulgaria memberikan sumbangan. Negara-negara besar lainnya seperti Jepang, China, Australia, Amerika Serikat dan UK bahkan menjadi donatur tetap sejak IASB berdiri tahun 2002. Jepang menjadi donatur terbesar dari Asia Oceania (lihat tabel 3), hampir sama dengan Amerika Serikat. Hasilnya dapat ditebak, selalu saja ada perwakilan dari Jepang di dalam IASB, IFRS Trustee, maupun IFRS Advisory Council.

IASB boleh saja beragurmen bahwa Jepang adalah negara penting sehingga layak duduk disemua dewan IFRS Foundation. Namun bila seandainya Jepang bukan donatur besar IASB, apakah Jepang akan tetap mendapatkan perhatian yang sama? Sejak tahun 2005 misalnya IASB melakukan rapat setahun dua kali dengan ASBJ (Accounting Standard Board of Japan), baik di Tokyo maupun di London. Bahkan pada tahun 2010, IASB memutuskan untuk membuka kantor perwakilan IASB untuk Asia di Tokyo, mengapa bukan di Singapore atau Kuala Lumpur (saya tidak berani mengatakan Jakarta). Bila memang niat IASB murni membantu negara-negara berkembang seperti Kamboja, Vietnam, Bangladesh, Thailand, Myanmar dalam mengadopsi IFRS, tidak kah lebih masuk akal bila kantor tersebut didirikan di Asia Tenggara, dan bukan di Tokyo sebagai salah satu kota termahal di dunia.

Haruskan Indonesia menjadi Donatur?

Pada tahun 2011 lalu IFRS Trustee telah mengirimkan surat kepada wakil presiden RI untuk membujuk Indonesia memberikan kontribusi ke IFRS Foundation. Anggota IFRS trustee dari Australia, Jeffrey Lucy, sangat terkesan atas pidato wakil presiden Boediono yang mendukung proses konvergensi IFRS di Bali pada bulan Mei 2011 dalam acara IFRS Regional Policy Forum yang dihadiri oleh anggota IASB dan penyusun standar dari berbagai negara.

Memang IFRS Foundation dan IASB tidak akan memberikan sanksi kepada Indonesia bila memutuskan tidak akan mengeluarkan sumbangan kepada IASB. Indonesia juga terlalu besar untuk dikucilkan dari perhatian IASB. Bisa saja Indonesia tidak memberikan sepeserpun kepada IASB, toh IASB juga membutuhkan Indonesia (sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dan anggota G20), untuk mengadopsi IFRS.

Namun absennya Indonesia sebagai donatur memberikan beban yang luar biasa kepada ketua DSAK di forum-forum internasional. Bayangkan perasaan malu Rosita Uli Sinaga (ketua DSAK-IAI) setelah pidato mempromosikan perkembangan Indonesia yang semakin konvergen dengan IFRS dalam rapat dengan IASB, kemudian ditanya oleh IFRS trustee kapan Indonesia akan menjadi donatur tetap IASB. Setiap ada standar IFRS baru, anggota IASB rajin melakukan ‘public hearing’ di Singapore yang hanya sejengkal dari Jakarta. Setiap ke Singapore, biasanya juga mereka mampir di Kuala Lumpur. Bank sentral Malaysia dan Singapore adalah donatur tetap IASB sejak lama, Bank Negara Malaysia dan Monetary Authority of Singapore sudah menjadi donatur IASB sejak tahun 2002.

Kontribusi Indonesia ke IASB: Tanggungjawab Siapa?

Siapa yang bertanggungjawab mengeluarkan uang untuk kontribusi Indonesia ke IASB? Adilkah bila tanggungjawab itu dipikul sendirian oleh Ikatan Akuntan Indonesia yang selama ini sudah melakukan konvergensi IFRS tanpa sumbangan finansial dari pemerintah? IAI harus bekerja keras menjadi “sustainable” dengan memberikan training, seminar, dan sebagainya untuk membiayai proses konvergensi ini. Penulis mungkin bias dalam hal ini karena memiliki ikatan emosional yang kental dengan Ikatan Akuntan Indonesia, tapi mari kita lirik bagaimana negara-negara lain mengorganisasikan donasinya ke IASB.

Sangat menarik bila memperhatikan yang dilakukan oleh Korea dan Jepang. KASB (Korean Accounting Standard Board) sejak tahun 2007 melakukan penggalangan dana di kalangan perusahaan Korea untuk memberikan kontribusi ke IASB. Nama-nama donatur perusahaan korea tersebut kemudian dipajang di situs KASB. Jepang sudah lebih awal lagi menggalang dana dari kalangan perusahaan terdaftar di Jepang. Hal ini tentunya kemudian tidak menutup perusahaan swasta negara manapun melakukan donasi langsung ke IASB. Kontribusi dari China misalnya sangat beragam mulai dari Departemen Keuangan, bank sentral, perusahaan minyak nasional, sampai ke perusahaan manufaktur.

Bagaimana sebaiknya dengan Indonesia? Donasi ke IASB dapat dimulai dari lembaga-lembaga pemerintah dan juga perusahaan swasta. Bank Indonesia sebagai salah satu regulator di Indonesia sangat sesuai untuk menjadi donatur IASB karena PSAK 50 dan PSAK 55 yang diadopsi dari IFRS telah digunakan sejak tahun 2010. Bapepam LK, BEI (Bursa Efek Indonesia) juga selayaknya menjadi donatur IASB karena menjadi pihak yang akan memetik manfaat masa depan dari konvergensi IFRS ini.

Perusahaan-perusahaan besar seperti PT. Telkom Indonesia yang bersemangat mengadopsi secara penuh IFRS juga sepantasnya menjadi donatur. Jangan mau kalah dengan China Telecom limited dan SK Telecom Korea yang telah lebih dulu menjadi donatur IASB. Apalagi sumbangan kedua perusahaan itu hanya sekitar 25,000 poundsterling setahun, jumlah yang tidak terlalu signifikan. . PT. Pertamina Persero juga sangat mampu untuk menjadi donatur IASB, memantaskan diri dengan CNOOC (China Oil), S-Oil (Korea) yang sudah lebih dulu menjadi donatur.

Ikatan Akuntan Indonesia juga harus ‘legowo’ bila mungkin banyak pihak yang menyumbang ke IASB namun tidak menyumbang ke IAI untuk proses konvergensi IFRS. IAI dapat berperan dengan memulai inisiatif untuk mengumpulkan donasi ini seperti yang dilakukan oleh KASB. Atau setidaknya bila IAI tidak mau direpotkan sebagai administrator, kirimkan surat himbauan kepada perusahaan-perusahaan agar mereka menyumbang langsung ke IASB. Sudah saatnya nama Indonesia tercantum dalam laporan tahunan IASB sebagai donatur, sejajar dengan negara lainnya. Tidak penting darimana asalnya sumbangan tersebut, pemerintah maupun swasta, namun bila kita ingin diakui sebagai negara pengguna IFRS dan lebih dekat dengan IASB, Indonesia harus ada dalam daftar donatur.

Kelak ketua DSAK dapat tampil lebih percaya diri mewakili kepentingan Indonesia dalam rapat-rapat bersama IASB. Ini masalah harga diri bangsa. IASB boleh mengklaim dirinya independen, bersih dari kepentingan politik namun jangan naïf dan berfikir bahwa posisi-posisi di dalam IASB tidak dipengaruhi oleh besarnya donasi suatu institusi/negara. . Ingat bahwa IFRS Foundation adalah suatu perusahaan, bukan arena kumpul-kumpul di mana semua negara duduk sama tinggi. Dan layaknya suatu perusahaan, apalagi yang rapor arus kasnya merah bertahun-tahun, money does matter.

DAFTAR PUSTAKA :
Sumber
http://ersatriwahyuni.blogspot.com/2012/04/kontribusi-indonesia-ke-iasb-tanggung.html
https://aristasefree.wordpress.com/tag/ifac-international-federation-of-accountants/http://iskandarzulkarnainm.blogspot.com/2014/03/apa-sih-iasb-ifac-itu.html

http://id.wikipedia.org/wiki/Bursa_efek

http://id.wikipedia.org/wiki/Bursa_Efek_Indonesia

http://id.wikipedia.org/wiki/Bursa_efek_Tokyo

http://id.wikipedia.org/wiki/AMEX

0

OPINI TENTANG PELANGGARAN HUKUM SELAMA TAHUN 2013 YANG BIASANYA TERJADI DI DUNIA PROFESIONAL DAN DINILAI DARI PELANGGARAN ETIKA

PELANGGARAN ETIKA PADA DISTRIBUSI AIR

Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu “Ethika” yang berarti “karakter” atau “adat”. Etika berhubungan dengan standar tingkah laku manusia terkadang disebut sebagai moral. Etika juga merupakan cabang dari filsafat yang mempertimbangkan ilmu normatif.[1] Etika mencakup penerapan konsep apakah perbuatan tersebut benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Sesorang dinilai bukan berdasarkan sebuah perbuatannya namun berdasakan pola perbuatannya secara umum. Suatu etika bisa terbentuk karena oleh berbagai faktor misanya keluarga, pendidikan, agama, jenis kelamin, umur, status sosial, budaya, pengalaman dan laain sebagainya. Etika ada yang dilakukan oleh individu secara pribadi maupun individu di dalam suatu kelompok. Etika yang ada di sebuah organisasi biasa disebut sebagai kode etik. Setiap perusahaan yang ada di dunia ini mempunyai kode etik masing-masing dan berbeda satu sama lain. Misalnya saja kode etik di perusahaan pertambangan pasti berbeda dengan kode etik di perusahaan elektronik. Kode etik ini mengatur seluruh komponen perusahaan dalam bertindak.
Seringkali orang-orang salah mengartikan antara etika dan hukum. Hukum sendiri seperti yang diungkapkan Plato, dilukiskan dalam bukunya Republik. Hukum adalah sistem peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat.[2] Hukum ada dua jenis hukum pidana dan hukum perdata. Hukum dan etika mempunyai kekuatan yang yang sama yaitu mengatur tingkah laku manusia dalam menjalankan kehidupannya. Namun etika dan hukum itu sangat berbeda karena melanggar hukum itu pasti melanggar etika namun melanggar etika belum tentu melanggar hukum. Hal ini dapat terjadi karena hukum biasanya merupakan pearturan yang ditulis secara jelas misal UUD, UU, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Daerah. Sedangkan etika merupakan peraturan yang tidak tertulis misalnya kebiasaan, kesusilaan, dan adat istiadat. Jadi, jelaslah terdapat perbedaan yang mencolok diantara hukum dan etika.
Dalam pelaksanaannya hukum dan etika sangat berpeluang dilanggar oleh manusia. Jika hukum dilanggar maka sudah jelas ada sanksi yang akan diberikan kepada pelanggaran hukum. Namun, ketika manusia melanggar etika hukumannya adalah beban moral yang akan membebani pundak manusia tersebut dan menimbulkan rasa bersalah yang di dalam hati pelaku. Belum lagi pelanggaran etika pun terkadang mendapat hukuman dari lingkungan sekitar seperti cemoohan masyarakat sekitar ataupun menjadi buah bibir tetangga misalnya saja ketika seorang gadis perawan pulang jam 12 malam. Hal tersebut tidak dilarang dalam UU namun hal ini merupakan sebuah pelanggaran etika karena ketidakpantasan seorang gadis pulang pada jam 12 malam yang dapat menjadikan buah bibir bagi tetangganya.
Pelanggaran etika tidak hanya terjadi pada kehidupan sosial manusia, namun juga dapat terjadi di dalam kehidupan perekonomian manusia. Pelanggaraan etika juga dapat terjadi dalam proses distribusi. Fakta yang terjadi di lapangan sangat banyak kasus pelanggaran dalam proses distribusi baik distribusi barang ataupun jasa. Seperti kasus yang terjadi di Pamekasan, Jawa Timur pada sekitar bulan Oktober tahun 2013. Kasus ini menunjukkan pelanggaran etika yang dilakukan oleh salah pasangan calon bupati yang waktu itu sedang dalam masa kampanye. Masyarakat menilai bahwa pendistribusiaan air yang dilakukan oleh kedua pasangan calon bupati tersebut tidak etis karena menempelkan posternya di tangki penyalur air. Berikut ini sekilas kutipan beritanya “Pamekasan (Surabaya Pagi)- Senin (15/10) kemarin puluhan warga Pamekasan mendatangi kantor PDAM Pamekasan untuk memprotes macetnya air PDAM kepada sejumlah pelanggannya, bahkan mereka juga mengeluhkan pengiriman air bersih melalui tangki dengan menggunakan poster pasangan calon bupati yang terkesan politis.”[3] Jika ditelaah lebih dalam memang ada benarnya pendapat masyaarakat yang mengatakan hal tersebut tidak etis. Jika ingin membantu kesulitan masyarakat maka bantu saja tidak perlu menggunakan tangki distribusi air sebagai media kampanye. Hal ini memperlihatkan bahwa pasangan calon bupati tersebut membantu penyaluran air ke daerah kekeringan karena untuk promosi diri mereka. Sedangkan warga Pamekasan sedang ditimpa bencana kekeringan. Sungguh tindakan yang tidak beretika memanfaatkan bencana sebagai sarana untuk berkampanye. Ketika pasangan calon bupati tersebut tidak menempelkan poster mereka di tangki penyalur air, pertolongan yang mereka lakukan mungkin dapat menarik simpati dari masyarakat untuk memeilih mereka dalam Pilkada.
Kasus lain yang menunjukkan terjadinya pelanggaran etika masih tentang pelanggaran etika di dalam distribusi air di daerah Wajo, Sulawesi Selatan. Berikut kutipan berita tersebut ”Distribusi air dari penampungan milik pemerintah itu dijadikan milik pribadi, sejak dibangun, kami belum bisa menikmati secara maksimal, untuk mendapat air se-ember saja sangat sulit,” kata warga yang nama-nya enggan dipublikasi-kan ini, beberapa hari yang lalu. Kali ini pelanggaran etika dilakukan oleh warga yang dipercayai sebagai sumber distribusi air dari pemerintah. Halaman depan rumah warga ini ditempati bak penampuungan air dari pemerintah. Seharusnya seluruh warga Wajo mendapatkan air bersih tersebut. Namun, kenyataannya berbeda warga justru kesulitan air dan bak penampungan pribadi yang seharusnya digunakan oleh umum beralih fungsi menjadi bak penampungan milik pribadi. Akibat hal tersebut warga sangat sulit mendapatkan air bahkan se-ember saja. Tentu saja kasus di atas merupakan sebuah pelanggaran etika dimana seharusnya benda yang diperuntukkan untuk warga secara umum dipergunakan bersama-sama bukan dipergunakan untuk kepentingan pribadi.

OPINI SAYA :

Pelanggaran etika terjadi disini karena warga yang memanfaatkan bak penampungan air dari pemerintah secara pribadi dan meyebabkan efek negatif terhadap orang lain. Selain itu, tindakan ini juga sangat tidak pantas karena telah merebut hak orang lain untuk menikmati air bersih yang diberikan pemerintah. Maka dari itu, perlu perbaikan sistem distribusi air ke daerah Wajo agar tidak ada lagi pelanggaran etika dalam ditribusi air di Wajo

.
DAFTAR PUSTAKA :

[1] Johnson Leenders Flynn, Purchasing Supply Management, page.447
[2] Pengertian Hukum Menurut Ahli Hukum, http://hukum-on.blogspot.com/2012/06/pengertian-hukum-menurut-para-ahli.html, diakses pada tanggal 7 desember 2013
[3]Surabayapagi.com, http://www.surabayapagi.com/index.php?3b1ca0a43b79bdfd9f9305b812982962901d3d51e6bc36dfffdb3a15b5df801a, diakses pada tanggal 3 Desember 2013

0

KODE ETIK AKUNTAN PUBLIK DALAM MENGHADAPI ERA IFRS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG AKUNTAN PUBLIK

Review UU nomor 5 tahun 2011 tentang kode etik akuntan publik dalam menghadapi IFRS

International Accounting Standards, yang lebih dikenal sebagai International Financial Reporting Standards (IFRS), merupakan standar tunggal pelaporan akuntansi yang memberikan penekanan pada penilaian (revaluation) profesional dengan disclosures yang jelas dan transparan mengenai substansi ekonomis transaksi, penjelasan hingga mencapai kesimpulan tertentu. International Financial Reporting Standard (IFRS) merupakan standar yang dibuat oleh International Accounting Standards Boards (IASB) dengan tujuan memberikan kumpulan standar penyusunan laporan keuangan perusahaan di seluruh dunia. Standar ini muncul akibat tuntutan globalisasi yang mengharuskan para pelaku bisnis di suatu Negara ikut serta dalam bisnis lintas negara. Untuk itu diperlukan suatu standar internasional yang berlaku sama di semua Negara untuk memudahkan proses rekonsiliasi bisnis. Perbedaan utama standar internasional ini dengan standar yang berlaku di Indonesia terletak pada penerapan revaluation model, yaitu kemungkinkan penilaian aktiva menggunakan nilai wajar, sehingga laporan keuangan disajikan dengan basis ‘true and fair‘.

Saat ini banyak negara-negara di Eropa, Asia, Afrika, Oseania dan Amerika yang menerapkan IFRS. Standar akuntansi internasional (International Accounting Standards/IAS) di susun oleh 4 organisasi utama dunia ,yaitu Badan Standar Akuntansi Internasional (IASB),Komisi Masyarakat Eropa (EC), Organisasi Internasional Pasar Modal (IOSOC) dan Federasi Akuntansi Internasional (IFAC). Indonesia yang tadinya berkiblat pada standar akuntansi keluaran FASB (Amerika), mau tidak mau harus beralih dan ikut serta menerapkan IFRS karena tuntutan bisnis global. Mengadopsi IFRS berarti menggunakan bahasa pelaporan keuangan global, yang akan membuat perusahaan bisa dimengerti oleh pasar dunia (global market). Firma akuntansi big four mengatakan bahwa banyak klien mereka yang telah mengadopsi IFRS mengalami kemajuan yang signifikan saat memasuki pasar modal global. Dengan kesiapan adopsi IFRS sebagai standar akuntansi global yang tunggal, perusahaan Indonesia akan siap dan mampu untuk bertransaksi, termasuk merger dan akuisisi lintas Negara.

Menghadapi MEA ( Masyarakat Ekonomi Asean ) dan Pasar bebas AFTA pada tahun 2015 mendatang, para akuntan publik di indonesia secara tidak langsung harus mengikuti standar laporan keuangan IFRS. Apalagi Undang-Undang No.5 Tentang Akuntan Publik memang sudah nyata-nyata memberikan lampu hijau bagi akuntan asing untuk berkiprah di kancah nasional.
Berikut adalah pasal-pasal pada UU No. 5 Tahun 2011 yang mendukung perizinan akuntan publik asing untuk bekerja di Indonesia :

Pasal 1

(1) Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang – Undang ini.

(2) Akuntan Publik Asing adalah warga negara asing yang telah memperoleh izin berdasarkan hukum di negara yang bersangkutan untuk memberikan jasa sekurang – kurangnya jasa audit atas informasi keuangan historis.

Pasal 7

(1) Akuntan Publik Asing dapat mengajukan permohonan izin Akuntan
Publik kepada Menteri apabila telah ada perjanjian saling pengakuan
antara Pemerintah Indonesia dan pemerintah negara dari Akuntan
Publik Asing tersebut.
(3) Akuntan Publik Asing yang telah memiliki izin Akuntan Publik tunduk pada Undang – Undang ini.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin Akuntan Publik Asing menjadi Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 17
(1) KAP yang mempekerjakan tenaga kerja profesional asing harus sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
ketenagakerjaan.
(2) Komposisi tenaga kerja profesional asing yang dipekerjakan pada KAP
paling banyak 1/10 (satu per sepuluh) dari seluruh tenaga kerja
profesional untuk masing-masing tingkat jabatan pada KAP yang
bersangkutan.

Berdasarkan Pasal di atas jelas sekali bahwa peraturan di Indonesia membuka ruang bagi akuntan publik asing untuk memperoleh izin untuk menjual jasa audit di Indonesia dan akan menyebabkan persaingan yang lebih luas serta sulit bagi akuntan publik dalam negeri.

Secara tidak langsung, kondisi seperti ini bisa membuat akuntan Indonesia kehilangan pangsa pasar karena perusahaan-perusahaan di Indonesia tentunya akan lebih memilih untuk merekrut akuntan asing yg sudah lebih dulu paham tentang standard IFRS.

Semenjak di gantikannya PSAK dengan IFRS di indonesia, para akuntan publik harus mengesuaikan kinerjanya dengan IFRS di karenakan akuntan publik berperan penting dalam dunia usaha. Akuntan publik dituntut untuk menyajikan laporan keuangan dengan kualitas yang tinggi. Mengingat tujuan IFRS adalah memastikan bahwa laporan keungan interim perusahaan untuk periode-periode yang dimaksukan dalam laporan keuangan tahunan, mengandung informasi berkualitas tinggi yang :
1. transparansi bagi para pengguna dan dapat dibandingkan sepanjang peiode yang disajikan
2. menyediakan titik awal yang memadai untuk akuntansi yang berdasarkan pada IFRS
3. dapat dihasilkan dengan biaya yang tidak melebihi manfaat untuk para pengguna
IFRS merupakan sistem penyajian laporan keuangan yang telah digunakan di sebagian besar negara di dunia dan telah menjadi acuan dalam kegiatan akuntansi internasional. Dalam era globalisasi seperti sekarang ini, perusahaan-perusahaan besar maupun kecil membutuhkan akuntan publik untuk memeriksa laporan keuangan perusahaan sehingga menghasilkan informasi yang berkualitas tinggi untuk mengambil keputusan. Dengan demikian, akuntan publik harus meningkatkan kinerja dan profesionalisme dalam menghadapi konvergesi IFRS sehingga dapat memenuhi kebutuhan para pengguna jasa akuntan publik danmenjaga kepercayaan yang diberikan pengguna jasa akuntan publik tersebut.

Akuntan Publik Dalam Menghadapi Era IFRS
Sasaran konvergensi IFRS yang telah dicanangkan IAI pada tahun 2012 adalah merevisi PSAK agar secara material sesuai dengan IFRS versi 1 Januari 2009 yang berlaku efektif tahun 2011/2012,” demikian disampaikan Ketua DSAK IAI Rosita Uli Sinaga pada Public Hearing Eksposure Draft PSAK 1 (Revisi 2009) tentang Penyajian Laporan Keuangan, di Jakarta Kamis 20 Agustus 2009 lalu.
Banyaknya standar yang harus dilaksanakan dalam program konvergensi ini menjadi tantangan yang cukup berat bagi DSAK IAI periode 2009-2012. Implementasi program ini akan dipersiapkan sebaik mungkin oleh IAI. Dukungan dari semua pihak agar proses konvergensi ini dapat berjalan dengan baik tentunya sangat diharapkan.
Apalagi Undang-Undang No.5 Tentang Akuntan Publik memang sudah nyata-nyata memberikan lampu hijau bagi akuntan asing untuk berkiprah di kancah nasional. Secara tidak langsung, kompetisi tersebut bisa membuat akuntan Indonesia kehilangan pangsa pasar karena perusahaan-perusahaan di Indonesia memilih untuk merekrut akuntan asing.
Maka dari itu Akuntan Publik diharapkan dapat segera mengupdate pengetahuannya sehubungan dengan perubahan SAK, mengupdate SPAP dan menyesuaikan pendekatan audit yang berbasis IFRS. Akuntan Manajemen/Perusahaan dapat mengantisipasi dengan segera membentuk tim sukses konvergensi IFRS yang bertugas mengupdate pengetahuan Akuntan Manajeman, melakukan gap analysis dan menyusun road map konvergensi IFRS serta berkoordinasi dengan proyek lainnya untuk optimalisasi sumber daya.
Banyak hal dalam IFRS yangakan diadopsi brbeda dengan prinsip yang saat ini berlaku. Beberapa hal antara lain :
1. Penggunaan Fair-value Basis dalam penilaian aktiva, baik aktiva tetap, saham, obligasi dan lain-lain, sementara sampai dengan saat ini penggunaan harga perolehan masih menjadi basic mind akuntansi Indonesia. Sayangnya IFRS sendiri belum memiliki definisi dan petunjuk yang jelas dan seragam tentang pengukuran berdasarkan nilai wajar ini.
2. Jenis laporan keuangan berdasarkan PSAK terdiri dari 4 elemen (Neraca, Rugi-Laba dan Perubahan Ekuitas, Cashflow, dan Catatan atas Laporan keuangan). Dalam draft usulan IFRS menjadi 6 elemen (Neraca, Rugi-Laba Komprehensif, Perubahan Ekuitas, Cashflow, Catatan atas Laporan keuangan, dan Neraca Komparatif). Penyajian Neraca dalam IFRS tidak lagi didasarkan pada susunan Aktiva, Kewajiban dan Ekuitas, tapi dengan urutan Aktiva dan Kewajiban usaha, Investasi, Pendanaan, Perpajakan dan Ekuitas. Laporan Cashflow tidak disajikan berdasarkan kegiatan Operasional, Investasi dan Pendanaan, melainkan berdasarkan Cashflow Usaha (Operasional dan investasi), Cashflow perpajakan dan Cashflow penghentian usaha.
3. Perpajakan perusahaan, terutama terkait pajak atas koreksi laba-rugi atas penerapan IFRS maupun atas revaluasi aktiva berdasarkan fair-value basis.

0

Efforts to Improve Public Transport and Roads

I agree that the government should spend more money on improving public transportation because transportation has an important function in the city. But anyway negatif transport impact on the environment such as congestion and pollution. How do I get transportation to run smoothly in supporting community activities but does not cause any harm, especially in the field of environmental harm and economic. Government policy is the key to this problem.

As the largest and most populous metropolitan cities in Southeast Asia, Jakarrta inhabited by around eight million people with all the problems. the main problem of transportation in the capital is congestion and air pollution. Easy and cheap to make public use of private cars in Jakarta prefer private vehicles in performing daily activities

Jakarta does not have a pattern of integrated transport networks, public transport is very poor condition than the state of public transport is less unsightly, too uncomfortable and unsafe. Communities prefer to use private vehicles especially with the easy people to have a personal vehicle. The use of private vehicles deemed more efficient and practical.

In solving this problem in the first transport, Jakarta must have an efficient land use and has a compact city concept. Thus, the movement of people to work and other business needs to do in the area as well with a shorter trip so do not waste energy. Second, the use of private vehicles limited in the variety of regulations, restrictions or taxes that binds so as to make the volume of traffic is reduced. Third, improving the quality and quantity of bulk transportation services. In this case as well as public transport more given the right to the use of roads. Travel with public transport will be more secure, convenient, inexpensive, and efisen so that people would prefer to use public transport rather than private vehicles.

0

BANDUNG TOUR

I think if there are foreign visitors to Indonesia in one day, and where visitors should go on that day, I suggest going to the area of ​​Bandung in West Java, why?
Because there are many attractions that can be visited, for example in Cihampelas, Braga, Bandung Cibaduyut very famous tourist spot in the city of Bandung. Find many factory outlets here. Want to find a place Cihampelas clothes. Various types of clothing, especially jeans this type can be purchased here. Jalan Braga region while there are many entertainment venues, cafes, bakeries, souvenir shops to the Hotel Savoy Homann’s famous. Cibaduyut known as a shoe sales. Want to find the latest models of shoes here place.

Image

Image

There are also at Dago Thee Huis Huis Dago Thee is a cultural park in West Java which is located in the north of the city of Bandung. This place has a covered open-air theater and theater for cultural performances and art in the area of ​​Bandung. In addition to enjoying the theater, visitors can also enjoy the atmosphere of the sprawling city of Bandung with twinkling lights at night, causing a distinctive atmosphere for the audience.

Image

In addition to the holidays can also Kawah Putih is located in the south of Bandung, within 46 miles or 2.5 hours from Bandung to gate to the location kawah.Daripintu signed up to the crater is approximately 5 km or can be taken about 20 minutes. Through the paved road winding with a view of the natural forest with diverse species of plants. White crater is located in a mountain called Mount Patuha.Dahulu times, people assume that the crater is haunted because many birds die instantly through this crater.

kawah

Then denied even this belief, when in 1837 a Dutch scientist Dr German. Franz Wilhelm Junghun who is also a Dutch planters who love nature conservation research and found that awesomeness is not caused by the lava bursts of sulfur . when the discovery of this fact people are not interested to make this place as a tourist attraction. Only after PT Perhutani developed in 1987, used a white crater area attractions in West Java. The water in the volcanic crater is in addition to the bright color of the water and also always fluctuate. This is what eventually became the main attraction. the surface of the crater is generally rocky and sandy white.

so that the crater was later known as the white crater. Some researchers say that Patuha still active, so found some craters are still turbulent jets. Also found near this place a 5-meter-deep cave that had been used as a sulfur mine. I wonder if some steamy crater suddenly lot, and visitors found coughing from inhaling air that smelled of sulfur is very sharp.

The beauty of the White crater lake, is very enchanting and amazing. Plus really cool temperature all day (temperatures about 8-22 degrees Celsius). Perhaps because the crater is situated on a mountain with an elevation of approximately 2.434m above sea level. In fact, if you already know the wonders of nature, it would have said no a beautiful crater Kawah Putih. Because of its natural beauty, is often used as a place Kawah Putih Photo prawedding (very much), filming movies and soap operas. Even today in London and surrounding kota2 also, if anyone want pictures prawedding, white crater will always be the first choice. The beauty of white crater is difficult words disclosed. Come and enjoy yourself  .. Guaranteed you will definitely be amazed. There are even some articles about white craters that I have ever read on the internet, assume it’s the beauty of the white crater “scattered like Heaven”.

On the way to the crater, we will pass the interesting objects such as old railway, yellow rice, green tea gardens and pine forests and wide. In keeping with the white crater paths you can go on to Situ Patenggang or camping to Ranca Upas, which is also a deer, or a swim in the pool hot water bath. Ciwidey road from the highway to the parking area near the crater, was slightly damaged, but that did not deter visitors Kawah Putih to come there. From day to day visitors continues to crowd out and multiply. Perhaps because cool walk not feel it’s late, do not worry, here are many available that you can rent accommodation to stay. Going home from the crater or white do not forget to stop at the strawberry farm in the Rancabali. There you can pick their own fruit tuk brought home.

reference :http://www.wisatakebandung.com/

0

the positive impact of computer use

I  agree with the opinion that computers have made life easier and more convenient because it can simplify and shorten the work we do in a time efficient. Every job now definitely need a computer, a computer we can get the information more quickly, shorten and facilitate us in looking for broader information
In using the computer we can streamline the time because of multitasking and multiprocessing capabilities of data more quickly so it is easy to do any of our work. So it was not too difficult for us to do the job using a computer.
In doing our work definitely requires confidentiality of documents that can not be read by another company, the computer was able to maintain the confidentiality of a document so that the document is not published. In performing a computer task can help us correct the mistakes that we make that easier for us than we do the wrong results
If I got the job and was given a short time, I can not rely on the ability of my own. By using a computer that can help me ease my task easier for searching for data and more information to make more time efficient. Sometimes in doing the task, I want to keep my data being published to others, the computer data I could kept confidential